Jayapura – Upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak terus dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Publi...
Jayapura – Upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak terus dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Publik Pengasuhan Alternatif di Provinsi Papua yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Papua, Kombes Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., Ketua Pokja Pengasuhan Alternatif dan Pelayanan Publik Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Arimurti, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, serta perwakilan Kementerian Sosial Provinsi Papua.
Kegiatan diawali dengan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi layanan publik pengasuhan alternatif yang bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan bagi anak. Selanjutnya, dilaksanakan Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Kota Jayapura sebagai bagian dari upaya memastikan proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dirbinmas Polda Papua, Kombes Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan alternatif bagi anak di Papua.
“Melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini, seluruh pihak dapat menyatukan langkah dan memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. Kehadiran berbagai instansi terkait menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak, perlindungan, dan layanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kombes Pol. Erick Kadir Sully.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang memerlukan pengasuhan alternatif mendapatkan perlindungan yang optimal, pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh, serta akses terhadap layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, termasuk dalam proses pengangkatan anak yang harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam mendukung sistem pengasuhan alternatif yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.
COMMENTS