Jayapura – Wakil Gubernur Paskalis Imadawa menilai film dokumenter Pesta Babi merupakan gambaran atas berbagai dinamika sosial yang terjad...
Jayapura – Wakil Gubernur Paskalis Imadawa menilai film dokumenter Pesta Babi merupakan gambaran atas berbagai dinamika sosial yang terjadi di Papua Selatan serta dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam melihat proses pembangunan di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri diskusi panel kerukunan umat beragama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Selatan di Aula Wotjtyla, Keuskupan Agung Merauke.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua Selatan menyampaikan bahwa film dokumenter tersebut memotret sejumlah persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kehidupan masyarakat adat, pembangunan daerah, hingga berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah selatan Papua.
“Kami memandang film Pesta Babi sebagai sebuah refleksi sosial yang menggambarkan sebagian realitas yang terjadi di Papua Selatan. Apa yang ditampilkan dalam film tersebut hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bersama, baik bagi pemerintah, tokoh masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat adat, menjaga harmoni sosial, serta tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujar Paskalis Imadawa.
Ia menegaskan bahwa berbagai kritik, masukan, maupun pandangan yang muncul melalui karya dokumenter harus disikapi secara bijaksana dan objektif guna mendorong pembangunan yang inklusif serta berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kerukunan antarwarga, dan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat adat di Papua Selatan.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri menjadi perhatian publik karena mengangkat isu sosial, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan. Kehadiran film tersebut juga memunculkan berbagai diskusi publik terkait pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Papua.
COMMENTS