Jayapura – Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, khususnya...
Jayapura – Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, khususnya bagi wilayah Papua Pegunungan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Keadilan fiskal menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan setiap daerah memperoleh hak yang setara dalam pembangunan.
Papua Pegunungan sebagai daerah dengan tantangan geografis yang kompleks masih merasakan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran dan pembangunan infrastruktur.
Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses layanan publik serta lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian lebih, baik dalam bentuk transfer anggaran yang proporsional maupun program afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Pendekatan ini tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik wilayah.
Sejumlah pihak menilai bahwa kehadiran negara harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan Sonni Lokobal, SIP, M.Si menyampaikan bahwa Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting agar setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah, termasuk Papua Pegunungan,” demikian disampaikan dalam pandangan terkait pentingnya keadilan fiskal.
Selain itu, partisipasi masyarakat lokal juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan demikian, keadilan fiskal bukan sekadar konsep, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Pegunungan.
COMMENTS