Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada...
Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian pada satuan kerja (satker) serta Polres jajaran, yang dilaksanakan secara luring dan daring, bertempat di Aula Rastrasamara Mapolda Papua, Kota Jayapura, Kamis (26/02/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si dan dihadiri oleh Wakapolda Papua, Kombes Pol. Muhajir, S.I.K., M.H, PJU Polda Papua, auditor Itwasda, Kapolres jajaran, serta personel Polda Papua, baik secara langsung maupun melalui sarana video conference.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa taklimat awal audit kinerja merupakan agenda rutin tahunan yang memiliki peran strategis untuk menyamakan persepsi serta memastikan arah perencanaan dan pengorganisasian di seluruh satker berjalan selaras dengan kebijakan pimpinan.
“Hari ini kita melaksanakan taklimat awal audit kinerja tahap I untuk aspek perencanaan dan pengorganisasian tahun 2026. Meskipun dilakukan setiap tahun, kegiatan ini sangat penting agar seluruh satker memiliki persepsi yang sama dan arah kerja yang lebih terarah,” ucap Kapolda Papua.
Kapolda juga menekankan bahwa di tengah kebijakan penghematan anggaran secara nasional, kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat tidak boleh mengalami penurunan.
“Walaupun terjadi penghematan anggaran secara terpusat, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang sedikit pun. Semua fungsi kepolisian harus tetap berjalan optimal tanpa mengurangi jam pelayanan maupun kegiatan operasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda Papua mengingatkan seluruh satker agar tidak lagi menggunakan pola kerja yang bersifat meniru atau “copy-paste” dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya meminta kepada Irwasda dan para auditor untuk benar-benar menilai perencanaan dan pengorganisasian satker. Rencana kerja harus aktual, relevan, dan sesuai dengan kondisi serta target tahun 2026,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 harus menjadi turunan langsung dari Renja Mabes Polri serta sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Polri agar pelaksanaan program di lapangan benar-benar terukur, terkoordinasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda Papua, Kombes Pol Ramses Sianipar, S.I.K., M.H, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa audit kinerja berbasis risiko tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan tugas organisasi agar memenuhi prinsip kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah temuan audit tahun sebelumnya yang belum dituntaskan oleh beberapa satker dan Polres jajaran, sehingga diharapkan menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
COMMENTS