GELORA.CO - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkumham) Wiranto akan menindak tegas jika ada massa yang nekat melakukan u...
GELORA.CO - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkumham) Wiranto akan menindak tegas jika ada massa yang nekat melakukan unjuk rasa dikawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pengumuman sidang sengketa Pilpres 2019.
"Kepolisian sudah katakan jangan sampai ada unjuk rasa disekitar MK, karena apa? Akan mengganggu kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional. Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja. Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut nanti kan kita tinggal tau siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Sebelumnya, Front Pembala Islam atau FPI menyatakan akan melakukan unjuk rasa menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wiranto pun mempertayakan latar belakang dan tujuan melakukan unjuk rasa di kawasan Gedung MK tersebut.
"Yang diperjuangkan apa, tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi tatkala yang didukung mengatakan ayo kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apapun keputusan itu, lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan saya mau tanya. Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan tinggal saya cari yang bertanggung jawab siapa," ancam mantan Panglima ABRI itu.
Mantan Ketua Umun Hanura ini pun mengatakan, bahwa proses sengketa Pilpres dalam jalur konstitusi sudah jalur yang tepat. Maka dari itu semua pihak seharusnya menghormati apapun keputusan MK nantinya.
"Kita jangan main-main masalah keamanan nasional, kita sudah masuk dalam konsep yang benar, dalam koridor yang benar. Kebebasan boleh tetapi kan ada toleransi hukum yang menjaga kebebasan untuk tidak sebebas bebasnya, kebebasan tidak menggangu kebebasan orang lain, kebebasan tidak ganggu keamanan nasional, ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati ya kita tinggal menindak aja kok siapa tokohnya itu siapa," ucapnya. [ts]
COMMENTS